Comments on: Tanggapan LEI terhadap Permenhut P 38

By: krono

krono — Sun, 26 Jul 2009 19:20:36 +0000

saya pikir bukan masalah percaya atau tidak percaya pada pasar yang perlu dibahas. LEI percaya SVLK dan PHaPL terserah, DEPHUT percaya LEI juga terserah. tidak ada dampaknya saling percaya atau tidak.

permasalahan utamanya adalah, mana yang lebih bisa dipertanggungjawabkan memberikan definisi legal atau hijau?

By: Kusnan

Kusnan — Fri, 24 Jul 2009 01:15:00 +0000

P.38/Menhut-II/2009 telah terbit dan faktanya LEI (sebagai lembaga pengembang sistem sertifikasi PHL sejak awal tahun 90-an) telah dianulir dari usulan sebagai Lembaga Akreditasi PHL dan SVLK. Apakah ini merupakan fenomena adanya penurunan pengakuan dari publik (khususnya Departemen Kehutanan RI) terhadap sistem sertifikasi PHL yang dibangun LEI ?

Mandatory certification adalah “sistem pembinaan UM HPH” yang ditujukan untuk membangun self confidence Pemerintah bahwa praktek kelola hutan di lapangan sudah pada track yang benar. Voluntary certification adalah “sistem pembuktian kepada pasar” yang ditujukan untuk mendapatkan pengakuan bahwa produk kayu (yang ditawarkan) adalah produk yang dihasilkan dari hutan yang terkelola secara benar. Keduanya adalah bussines as usual.

By: Aldy

Aldy — Thu, 23 Jul 2009 14:12:15 +0000

Secara tidak langsung kredibilitas LEI diragukan dong ? buktinya ya surat keputusan menteri itu. Betul ?

By: admin

admin — Thu, 23 Jul 2009 09:48:51 +0000

Mohon maaf untuk kesalahan pada redaksi.

Judul artikel selengkapnya seperti yang tercantum di halaman ini adalah: Tanggapan LEI Seputar Dianulirnya LEI sbg Lembaga Akreditasi SVLK dalam Permenhut P.38/Menhut-II/2009 tentang SVLK.

Jadi memang tidak membahas mengenai isi dari Permenhut No. 38 tersebut.

Tks untuk koreksinya.

By: StepiH

StepiH — Thu, 23 Jul 2009 08:46:53 +0000

Judul gak nyambung dengan isi dari pesan yg ingin disampaikan. Saya pikir LEI ingin komentar terhadap isi dari P.38 itu sendiri, tapi ternyata gak tuh.