(10 Maret 2008, Jakarta , Kompas):  Pemerintah akan menyiapkan berbagai insentif bagi industri mebel dan kerajinan yang serius menjalankan dan telah mendapatkan sertifikat pengelolaan hutan yang lestari.

Salah satu insentif yang telah diberikan bagi perusahaan yang bersertifikasi adalah menyusun izin penebangan kayu atau rencana kerja tahunan (RKT).

”Ke depan perlu dicari apa yang bisa menjadi insentif bagi perusahaan agar bisa mempercepat pencapaian kinerja maupun memenuhi indikator-indikator (pengelolaan hutan lestari). Saya yakin, saat pasar memberikan premium price (harga premium) terhadap produk mebel dan kerajinan yang bersertifikasi ramah lingkungan, itu akan memotivasi perusahaan yang lain,” kata Menteri Kehutanan MS Kaban dalam seminar ”The Green Furniture” di Jakarta , Sabtu (8/3).

Seminar ini diselenggarakan oleh Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), The Nature Conservancy (TNC), dan Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) di sela International Furniture and Craft Fair Indonesia (IFFINA) 2008 di Pekan Raya Jakarta.

Asmindo menaungi sedikitnya 3.000 usaha kecil dan mikro mebel dan kerajinan. Industri ini telah menyediakan lapangan kerja sedikitnya 11 juta orang.

Hampir 60 persen bahan baku kayu industri mebel dan kerajinan berasal dari hutan tanaman rakyat, sedangkan sisanya berasal dari hutan alam.

Produk utama
Ketua Umum Asmindo Ambar Tjahyono mengatakan, pihaknya telah mendorong semua anggotanya untuk mulai menanami hutan dengan bibit jati unggul. Langkah ini dijalankan bekerja sama dengan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan.

Mebel dan kerajinan termasuk salah satu produk utama nasional dan salah satu dari sepuluh industri unggulan. Ini tercermin dari kinerja ekspor yang pada 2007 diperkirakan mencapai 2,7 miliar dollar AS (Rp 24,3 triliun) naik dari 2,5 miliar dollar AS (Rp 22,5 triliun) tahun 2006.

”Kami ingin membuktikan bahwa produk mebel dan kerajinan Indonesia berasal dari bahan baku yang ramah lingkungan,” kata Ambar.

Direktur Eksekutif LEI Taufiq Alimi menambahkan, Indonesia memiliki 1,5 juta hektar hutan rakyat yang dikelola 3,5 juta keluarga. Industri pengolahan kayu yang berada di sekitar hutan rakyat bisa menyerap tenaga kerja sedikitnya 1,2 juta orang. (ham)